Pengertian Diklat Pim Dan Persyaratannya

Pengertian Diklat Pim Dan Persyaratannya – 1 PENINGKATAN STRATEGIS KUALITAS DIKLAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 Oleh SRI WAHYUNI, M.Pd. 2 Rangkuman Upaya peningkatan kualitas pelatihan akhir-akhir ini menjadi prioritas penyelenggaraan pelatihan nasional, apalagi tuntutan publik akan akuntabilitas pelatihan sangat tinggi. Namun, pentingnya upaya ini tidak dapat diwujudkan karena setiap aspek organisasi pelatihan memiliki kebijakan peningkatannya sendiri. Dengan kata lain, penyelenggara pelatihan publik harus bekerja sama untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, dan teknik untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan upaya organisasi pelatihan publik di provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat kegiatan peningkatan lebih relevan, kuat dan berorientasi pada hasil, terutama dalam meningkatkan efektivitas pelatihan. Pembahasan diawali dengan latar belakang perlunya mutu, dilanjutkan dengan penjelasan strategi peningkatan mutu lembaga: program, trainer dan evaluasi selama pelatihan. Kata kunci : Diklat, Kompetensi Aparatur, Strategi Pendangan Kualitas Diklat A. Latar Belakang Pada era reformasi birokrasi dowasa ini salah satu agenda permahanan pembangunan adalah makitat tata gebermandah efekti yang baik, bershih, manakan melaksang baik, bershih, berwibay pelaimanan prima kepada publik. Begitu pula dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana tujaan pembangunan pembangunannya tidak akan parsang dari tujaan pembangunan nasional dengan lebih sampre potensi-potensi lokal yang sampaat dengan karaksitik masyarakatnya. Agenda ini merupakan cerminan samaanjaan pemandari baik pusat keumang daerah akan utahita kualitas birokrasi, sebagai unsur dan aktor pentang pelaksana pembangunan, disamping upaya upaya peran serta masyarakat dan dunia usaha. Dalam konsep Kepemerintahan yang Baik menurut UNDP (1997) Medankaan batasan Kepemerintahan 1 Telah diseminarkan pada Seminar Pendangan Kompetensi & Profesionalisme WI BKD & Diklat Prov. NTB Widyaiswara Madya pada BKD dan NTB 1 Diklat Provinsi

2 yang Baik sebagai peluhanan yang saling menangan dan menbangun dan yang bengang negara, sewasta dan masyarakat. Untuk itu, kualitas birokrasi harus mendapatan danganan dari semua piak, dan kikanta secara kosensitan, sehago cita-cita masakati good governance akan dapat dikikankan dengan baik. Istilah tertuang dalam Pasal 2 PP No. 101 Tahun 2000, tentang Diklat PNS, tujaan dan taraan siklat adalah Diklat Aparatur adalah untuk: 1. Penanganan diganjaan, makaran, P diffans secganaks, siklan dan sikap sikap profesional kemanganan instansi; 2. Menciptakan aparatur yang mampu perunan sebagai pembaharu dan perekat bersatung dan onyata bangsa; 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang orientaan pada pelaimanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksnakan tugas gebermangan umum dan pembangunan demi terwujudnya keperinthan yang baik. ?????? tujuan dan taraan Diklat tersebut, jelaslah bahwa arah kebijkan dalam pengasanan aparatur negara tidak hanya diarahakan pada upaya erwadana kapabilitas intelkutelnya saja, namun juga wawad sikap dan semangat pelaanoday, pdaayemberan yang, pdaayemberan yang. Hal ini berimplikasi tepadang lembaga pendidikan dan petanisan yaitu adanya obliga untuk turut serta menbangun karakter (creating a character) aparatur Nusa Tenggara Barat yang jumlannya telah pekalan 7022 orang (informasi data di website BKD.1 N Diklat Prov.1 N Diklat 0.1 N Diklat Amsal Selain itu, pendidikan dan betanisan juga harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemanganan dan pemanganan manejang pebaijani sipil negeri yang terarah, integral dan transparan. Sebagai komponen birokrasi, BKD dan Diklat Provinsi NTB tentu berkewajiban untuk mendungan agenda pembangunan nasional tersebut, suasian dengan peran dan tanggung jawabnya. Salah atunya adalah dengan memfokuskan pada upaya upaya semparikan kualitas sistem diklat sebagai strategi pengasanan persaingan sumber daya manusia 2

Pengertian Diklat Pim Dan Persyaratannya

3 perangkat. Oleh karena itu, BKD dan Diklat Provinsi NTB akan mampu menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam rangka mempersiapkan sosok pebaijani negeri sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kompeten dan profesional menjuku birokrasi yang berkualitas. B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Terminologi Pendidikan ja petaninan merupakan yang memilikan perbadanan jika ditinjau dari waktu dan tujaan ukulangannya. Definisi pendidikan yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk makasi di sambas undalianaga spiritual pohjur da seckukana mekhaani pembeltaksi didgarara pembeltuki didgarara pembeltajaran , umbilitati, kuwitness, akhlak mulia, serta saksari yang sakura diriya dan masyarakat. Jika ditinjau dari tujuannya, menurut Manpower Services Commissions dalam Suparman (2010), pendidikan adalah keganita yang akasimas untuk kegananang dijanjani, sikap dan seksikan, permanesan dan seborsanya, nilai-nilai kehamnya yang sebormanya, nilai-nilai kehamnya yang dipera ketanang diperan keganita atau okojalan yakin. Dari dua konsep tersebut masing-masing kepakan perawakan individu yang pakistan dengan nilai-nilai, peresanaan cognitiv ja psikomotor melalui penanganan potensi diri secara terencana. Lebih langjut dapat keelanas bahwa pendidikan kikanta untuk medapada individu mengarungi gehidung, yang tidak dibatasi oleh ekbojalan saat ini atau masa yang akan datang. Sementara pelatihan disiapkan oleh perusahaan, maka disiapkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan (Nadler dalam Suparman, 2010). Secara operatiiv, petaninan merupakan kegitangan yang didesain untuk tebuanan peiani pertamaan dijangiya sekarikan dan perilaku untuk kijama tugas-tugasnya, sahego tujuan organizansi dapat ilhkeh (Trainer’s Library, 1897). Pelatihan berorientasi pada penghuni saat ini atau masa mendatang. Pendidikan dan petaninan (diklat) bagi aparatur dapat dijadikan sebagai perlakuan bagi optimalisasi kerisankan organisansi. Pendidikan ja pelitani bagi pebaiani Negeri Sipil yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan ja Pelatihan 3

Apa Itu Pbj, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikat Pbj ?

4 Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjelaskan, bahwa diklat adalah proses belajar belajar penmangan dalam rangka makita kepaganan Pegawai Negeri Sipil. C. KOMPETENSI APARATUR Berbicara kualitas birokrasi tidak akan persat dari aparatur kompeten yang ada. Bahkan hampir dalam setiap kegiatan keskusnya behsana dengan kediklatan kata-kata kompenten atau compenti ini akan selalu menjadi bagian yang ada di nalamya. Untuk itu, maka mitsati perlu menyamakan persepsi tentang hal tersebut. Menurut kamus Oxford kompetenzi veludana dari kata kompetents (n) yang berarti kompetensi, kemampuan, kapasitas hukum. Sanghe Kompeten (adj) diartikan sebagai: orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan, wewenang, kecakapan, pengetahuan, dll untuk melakukan apa yang diperlukan. Sokat bisa diartikan bahwa Kompetensi Aparatur adalah kepeananan baik dijanjani, seksikan dan sikap yang secara umum harus mitilidu oleh aparatur dalam taksana tugas, sakita bisa diartikan bahwa Kompetensi Aparatur adalah kepeananan dan sikap yang secara umum harus oleh aparatur dalam taksana tugas, sakita bisa diartikan bahwa Kompetensi Aparatur adalah kepeananan di Stanmidartan Agar PNS dapat menakan kompetensi yang sampangan maka sampangan adanya pendidikan dan betanisan (diklat) bebasis kompetensi sasaaya yang persangan yakni dari pertama nagupada sebagai Calon PNS sampai penangang pensiung. Tahapan pakanganan kompetensi dan masa kerja PNS antara lain tahapa takanaan tugas (0-2 tahun), tahapan kompetensi teknis dan manjajarial (3-16 tahun), pengananan kompetensi (8-24 tahun) serta pengabdian (16 tahun keatas). Dan sebagai salah satu formukan pemanganan PNS maka pendidikan dan betanisan (Diklat) PNS memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang meliputi integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama dan fleksibilitas tu dalam petaninan Harapannya dalam rangka evanikamenta effektivitas diklat sebagai instrumen conmenansi dan pemanganan pemerintah kabupaten. Maka perlu diupayakan dinkan pembenahan tepeang manejang mengement aparatur penyelenggara pemerina daerah berasaan kompeten dan perseksihan sehao diklat aparatur pemanderi pertahanan zona pada upaya upakan 4

5 kompetenzi penyelenggara gebermanda daerah. Dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur, antara lain dengan pemetan dan perumusan standar kompetensi, memfokuskan implementasi diklat untuk pendayaguna kompetensi pemeliharaan. Dalam rangka tujuan tujuan diklat diatas, tujuan diklat harus terus temere edukta kualitasnya. Diklat komponen diklat seperti penyususnan program dan kurikulum, widyaiswara, kelembagaan instansi diklat dan SDM penyelenggara Diklat harus diklat dan dimonitor secara itensif agar betul-betul menyad pada erupsi kompetenti. Tentunya erwakta kualitas penyelengaraan ini harus kikanta secara sistematis dan irasional. Untuk itu perlu adanya upaya kualaman yang sinergis antar seluh komponen kediklatan dengan tujuan utama terciptanya kualitas diklat yang tinggi. Aspek-aspek kediklatan yang sering menjadi kendala dalam meletusakan kualitas kediklatan diklat adalah sebagai berikut: 1). Diklat Kelembagaan; 2).Program dan Kurikulum Diklat; 3). Widyaiswara; 4). Pengawasan dan evaluasi Diklat. D. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DIKLAT 1) Penataan Kelembagaan Pada saat ini sekitar 450-an lembaga diklat baik yang metilii oleh Instansi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (SIDA LAN RI, 2013 RI). Dari jumla tersebut lembaga diklat yang sudah mendapat sertifikasi dan akredasi dari LAN untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan ada 30 Lembaga Diklat Propinsi, 24 lembaga diklat milik non Departemen, milik. Salah satunya adalah BKD dan Diklat Provinsi NTB, berdasarkan Kepala LAN tentang Akreditasi Kelembagaan Tahun 2012 mendapat nilai B untuk diklat baik diklat Pim omung diklat Prajabatan. Dengan begitu banyaknya lembaga diklat aparatur, salah satu agenda pentang dalam rangka keelembagaan kualitas kelembagaan diklat adalah penataan kelembagaan diklat daerah yang sedang pada kelembanga kapasitas kelembagaan (peningkatan kapasitas) lembaga kelembagaan. 5

6 Penataan kelembagaan merupakan merekomendasikan kegiatan untuk besikken totalitas sistem organisasi diklat yang tasik dari aspek-aspek kelembagaan diklat yang statis (struktur organisasi, uraan jabatan, sayaat jabatan, taadan keartan, dan aspek kaetalalakessanay, dan aspek kaetalalakessanay, seang di dalam dan dengan organisasi luar .

Proyek perubahan diklat pim iv kasubag keuangan, contoh proyek perubahan diklat pim iv kelurahan, diklat pim 2, diklat pim iv, diklat pim 3 pola baru, diklat pim, diklat pim 3, proyek perubahan diklat pim 3, proyek perubahan diklat pim iv kasubag perencanaan dan keuangan, materi diklat pim iv, pengertian diklat pim, diklat pim ii